You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Minta Disdik Bantu Siswa Sekolah Swasta
photo Doc - Beritajakarta.id

Dewan Minta Disdik Bantu Siswa Sekolah Swasta

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) membantu siswa sekolah swasta yang kesulitan mengambil ijazah kerena terkendala masalah administrasi.

Tidak ada sekolah yang mewajibkan membayar untuk mengambil ijazah.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Meitty Magdalena Usssu mengatakan, saat reses ke wilayah Jakarta Utara dirinya banyak menerima keluhan dari orang tua siswa yang mengaku ijazah anaknya masih tertahan di sekolah karena terbentur masalah administrasi dan lainnya. 

Komisi E Catat Empat Poin Pelestarian Budaya Betawi

"Kami meminta Disdik membantu memberi keringanan supaya mereka bisa mengambil ijazah. Kendala ini kebanyakan di sekolah swasta," kata Meity, Jumat (3/11).

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI, Bowo Irianto menjelaskan, tidak ada kewajiban sekolah untuk memungut biaya pengambilan ijazah kepada siswa. 

"Tidak ada sekolah yang mewajibkan membayar untuk mengambil ijazah. Karena ijazah sendiri itu nggak bayar," tegas Bowo.

Untuk sekolah swasta, lanjut Bowo, pengambilan ijazah disesuaikan dengan peraturan yayasan pemilik sekolah bersangkutan. 

"Sekolah swasta kan ada yayasannya. Jadi sebenarnya kalau sudah dilunasi kewajiban administrasinya tidak ada alasan sekolah untuk menahan ijazah," ucap Bowo.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati